Palembang, bentarlagi.com – Puluhan masa yang tergabung dalam Forum Seniman menggelar aksi di Depan Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (15/10), karena banyaknya masyarakat yang terganggu karena asap akibat pembakaran lahan yang berdasarkan BPBD Sumsel dari satelit Lapan jumah titik panas, Senin (14/10) mencapai 732 titik.

M Fitriyansyah selaku Koordinator Aksi (Korak), mengungkapkan bahwasanya asap telah menjadi hantu baru yang menghantui setiap warga kota Palembang dan Sumsel, proses pembakaran hutan dan kebakaran hutan terus saja terjadi yang mengakibatkan kepekatan di titik hotspot di atas 80%.

“Menurut data BPDB, sejauh ini bulan Agustus menjadi periode yang paling banyak muncul dengan titik api yang muncul di Sumsel sebanyak 1.308 titik api. Musi banyusin dengan 668 titik api, 330 titik api di Ogan Komering Ilir (OKI), 161 di Ogan Ilir, 152 di Banyuasin, 132 di Musi Rawas Utara, 131 di Musi Rawas, dan 101 di Muara Enim,”.

Lanjut M.fit, inilah yang menyebabkan dalam beberapa hari ini jarak pandang di Kota Palembang tidak jaub lebih 100 meter dan penuh kabut asap dan hal ini tidak boleh terus di biarkan.

M.Fit menambakan, banyaknya koorporasi yang terindikasi melakukan pembiaran kebakaran hutan adalah indikasi sengaja membakar hutan, pemerintah harus berani menindak tegas, karena banyak kerugian yang dialami oleh asap ini termasuk menimbulkan penyakit.

1000 tangki air dikerahkan bahkan hujan buatan di turunkan untuk memadamkan api tidak akan hasilnya jika mereka yang mempunyai konsesi lahan ribuan hektar tetap melakukan pembiaran pembakaran lahan, maka dari itu Forum ini meminta
0. Cabut izin operasional koorporasi yang membakar hutan
0. Tindak tegas pelaku pembakaran hutan

Selain itu aksi ini ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumsel, Edward mengungkapkan, pihak Provinsi akan menindak tegas koorporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan dengan ancaman sanksi administrasi, pidana, ganti rugi lahan kerusakan lahan,

“Dan Jika ada saksi yang mau bersaksi untuk pembakaran lahan, silahkan laporkan ke Pemerintahan Provinsi,”. (DNK)