* Revisi Undang-Undang PPHI dan Tegakkan Hukum

PALEMBANG, Bentarlagi.com – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia bersepakat tetap komitmen memerjuangan hak pekerja maupun rakyat. Hukum pun haruslah menjadi panglima di dalam menggapai kesejahteraan pekerja.

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 di ruang pertemuan Ve Hotel Palembang di Jalan Mayor Ruslan, Palembang, Kamis 26 Desember 2019.

Agenda rutin tahunan itu dihadiri oleh perwakilan Pengurus DPP, DPC dan DPC SP PLN, Manajemen PLN KITSBS, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan Indonesia, Korwil SBSI Sumsel dan BPPH Pemuda Pancasila Sumsel.

Eko Sumantri SE, selaku Ketua Umum SP PT PLN (Persero) Indonesia mengucapkan selamat datang kepada peserta Rakernas SP PT PLN Indonesia.

“Acara puncak pembukaan Rakernas SP PT PLN Indonesia 2019 ini juga berbarengan dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai lambang dari sebuah perjuangan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus berlanjut,” sambung Eko.

Didi Rahmat, perwakilan Manajemen PT PLN (Persero) berharap agar SP PT PLN Indonesia tetap konsisten memperjuangkan eksistensi PLN dari berbagai ancaman-ancaman,” dia berkata.

Konsistensi perjuangan SP PT PLN (Persero) Indonesia itu dalam melawan unbundling atau privatisasi, serta SP PLN konsisten mengawal pernanan dan fungsi BPJS di Mahkamah Konstitusi.

“Kondisi BPJS dalam keadaan sangat memprihatinkan setelah lebih dari Rp7,3 triliun aset diinvestasikan pada infrasutruktur. Perjuangan SP PT PLN Indonesia memberikan manfaat bukan hanya untuk PLN, namun untuk seluruh rakyat,” ungkap dia.

Riza Fauzi SH, Pembina SP PT PLN (Persero) Indonesia menyampaikan, bahwa SP PT PLN Indonesia ini merupakan mitra sejajar dengan manajemen dari PLN. Untuk perjuangan yang dimunculkan oleh Serikat Pekerja pun tetap membela hak dan kepentingan pegawai PLN. Dan, terpenting lagi SP PT PLN Indonesia itu ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Salah satu perjuangan terbesar SP PT PLN Indonesia itu menolak privatisasi PLN sejak 2002. Kemenangan di tahun 2016, dengan segala pengorbanan dan kesulitan yang dihadapi,” Riza menyebutkan.

Menurut Riza, dirinya bahkan berharap supaya Rakernas SP PLN Indonesia ke-1 di 2019 ini menghasilkan poin keputusan dan gagasan demi menentukan langkah positif SP PT PLN Indonesia di masa mendatang.

Pada Rakernas SP PT PLN (Persero) Indonesia ke-1 itu disepakati beberapa pernyatan sikap. Yang pertama mensegerakan revisi Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Kedua, perkuat kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Kepolisian guna menindak oknum pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja dan bila perlu berikan sanksi pidana agar ada efek jera.

Senada dengan itu, H Yopie Bharata SH Dewan Pakar SP PT PLN Indonesia mengutarakan, bahwa persoalan hukum hendaknya sampai kapanpun tetap menjadi panglima.

“Ya, kedepannya hukum haruslah menjadi panglima demi tegaknya hak-hak pekerja. Itu wajib diperkuat sehingga kesejahteraan para pekerja maupun buruh dapat terwujud,” urai Yopie. (rs.djafar)