Rumah UMKM “Gerbang” Kesejahteraan

 

* Hj Eva Susanti Anggota Komite III DPD RI Serap Aspirasi LSS dan Pelaku UMKM

PALEMBANG, Bentarlagi.com – Kesejahteraan bagi pelaku usaha di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diwujudkan. Tak mudah memang, tetapi melalui Lembaga Sumatera Selatan Sejahtera (LSSS), arah baru perubahan nasib pelaku si “kecil” lebih baik. Solusinya? Palembang idealnya memiliki Rumah untuk UMKM.

Dari riset LSSS, kekuatiran sepi order produk yang dialami hampir semua lini sektor UMKM. Hanya saja banyak UMKM sepertinya agak terlena dalam persoalan klasik, entah permodaan, manajemen pemasaran, distribusi, dan segudang persoalan lain. Memang persoalan ini bukan dibuat-buat dan tak mudah keluar darinya.

“Jujur saja, saya ingin selalu proaktif agar kesejahteraan pelaku UMKM bisa tercapai. Belum lama ini saya berkoordinasi dengan asosiasi Gabungan Pengusaha Handricraf (Gapeham) Kota Palembang. Niat kita sama, bagaimana pelaku UMKM dapat sejahtera,” demikian disampaikan Hj Eva Susanti, Anggota Komite III DPD RI saat Reses ke Sekretariatan LSS, Selas 24 Desember 2019.

Sambung Eva, adapun persoalan lain yang juga berperan dalam pemberdayaan UMKM adalah iklim usaha yang kondusif. Secara sederhana, iklim yang kondusif diartikan sebagai lingkungan yang memberi kemudahan, kepastian, dan keamanan sehingga menawarkan daya tarik bagi UMKM untuk berusaha.

“Guna memenangkan persaingan, setiap pelaku usaha harus kreatif dan mengembangan keunggulan yang dimiliki,” ia menambahkan.

Eva memaparkan, di sektor usaha mikro, kecil dan menengah sejak lama terbukti pula memiliki peranan sangat srategis bagi perekonomian. Kenyataan itu semakin menyadarkan UMKM sebagai ujung tombak dari ekonomi kerakyatan. Data di Gapeham saja ada 400 lebih pelaku usaha tersebar di mana-mana. Yang terdaftar lebih banyak lagi.

“Keinginan besar saya di sektor UMKM ini adalah bagaimana agar di kota Palembang ini memiliki sebuah rumah, saya menyebutnya Rumah UKM. Rumah tersebut kita harapkan dapat menampung berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha. Ya, sekaligus ajang untuk mengapresiasi UMKM kita,” Eva mengatakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu dirundung kendala klasik, berupa kekurangan dari segi kemampuan manajemen, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan modal. Padahal, merekalah penggerak sektor riil mengingat di atas 90 persen pelaku usaha di negeri ini adalah Koperasi dan UMKM. Juga mereka pula yang menjadi katup pengaman ekonomi dan penyedia lapangan kerja di saat krisis.

 

“Haruskah peran mereka (pelaku UMKM) habis begitu saja…? Tidak adakah solusi bagi mereka?. Karena itu, saya sangat mengapresiasi niat Bu Eva Susanti yang ingin melahirkan Rumah UMKM. Itu yang kami cita-citakan selama ini,” ucap Komariah, yang pernah menjadi Ketua Gapeham Palembang.

Gayungpun bersambut. Afandi Mulya Kesuma, Ketua Umum LSSS menyampaikan, LSSS sedari awal mengemban visi yaitu meningkatkan kontribusi wirausaha terhadap kulitas Sumsel. Misi LSSS yaitu meningkatkan peranan dan citra UMKM dalam pembangunan ekonomi dan iklim yang kompetitif. Untuk itu, penting bagi LSSS nendesain sebuah kebijakan membantu usaha kecil yang tepat sasaran dan tidak semata-mata berdasarkan sentimen anti terhadap usaha besar.

“Harapan LSSS ingin mencarikan solusi bagi pelaku usaha. Dan, kami (LSSS) sepakat lahirnya Rumah UMKM sesuai yang diimpikan Bu Eva Susanti,” dia berujar.

Di pengujung serap aspirasi Eva Susanti ke Sekretariat LSSS, Afandi Mulya Kesuma menunjukkan data bahwa APBD Sumsel di 2015 sebesar Rp 7 triliun. Pada 2016, Rp 6,5 triliun, pada 2017 sebanyak Rp 7,89 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp 9,23 triliun. Dan, 2019 sebesar Rp 9,71 triliun.

Ada kenaikan dan penurunan pertahun, kenaikan dan penurunan ini disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendorong iklim investasi pada sektor perhotelan, pajak, dan pariwisata yang cendrung fluktuatif tidak stabil tergantung kemampuan menarik modal.

“Potensi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan di sektor hulu berupa tambang, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Nah, sementara di sektor hilir berupa usaha pengolahan hasil,” Afandi menjelaskan.

Afandi menyebutkan, masyarakat Sumatera Selatan termasuk masyarakat yang Pra Sejahtera. Faktanya, di tahun 2019 beberapa bank pembiayaan mikro daya beli masyarakat (pasar) mengalami penurunan utamanya di pedesaaan. Beberapa Bank Pengkreditan BUMN dan Swasta mengalami kollaps, bertahan (stop leanding) diantaranya, Bank Danamon, Bank Mega Syariah, Bank Pundi, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BTPN.

“Kemampuan daya beli saat ini sebagian besar mengandalkan income dari gaji pegawai. Sektor pertanian saat ini didominasi oleh sawit dan karet, perbandingan harga karet per tahun di petani tahun 2011 Rp 15.000/kg. Pada 2012 seharga Rp 15.000/kg, tahun 2013 seharga Rp 9.000 /kg, tahun 2014 seharga Rp 7.000/kg, tahun 2019 estimasi harga Rp 6.000 sampai Rp 9.000 ribu/kg. Artinya apa? Kebijakan pemerintah untuk iklim usaha mikro belum maksimal berbanding terbalik dengan iklim usaha makro,” terang Afandi. (rsdjafar)